Anggota Komisi I DPR, Amelia Anggraini, saat Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BPPT) di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat pada Rabu (16/4/2025). Foto: Saum/vel

PARLEMENTARIA, Depok - Sudah dua tahun kursi Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat (AS) dibiarkan kosong. Kondisi ini menuai keprihatinan di kalangan legislatif, khususnya Komisi I DPR RI yang membidangi urusan luar negeri dan pertahanan. Anggota Komisi I DPR, Amelia Anggraini, menyebut kekosongan ini sebagai situasi yang tidak ideal, terutama di tengah dinamika politik global yang kian kompleks.

“Kami mendesak Presiden untuk segera menunjuk duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Ini bukan sekadar soal penempatan diplomatik, tapi menyangkut kepentingan strategis Indonesia dalam menjaga relasi bilateral dengan mitra utama,” kata Amelia saat ditemui Parlementaria di sela-sela agenda Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BPPT) di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat pada Rabu (16/4/2025).

Menurut Amelia, Amerika Serikat bukan hanya mitra dagang utama, tetapi juga pemain kunci dalam politik global, termasuk isu-isu pertahanan, teknologi, energi, dan krisis kemanusiaan seperti yang terjadi di Palestina. Dalam konteks relasi internasional, ketidakhadiran duta besar di negara sekuat AS menciptakan celah dalam komunikasi dan posisi tawar Indonesia.

“Posisi kita bisa melemah di meja diplomasi internasional jika tidak ada representasi resmi yang mampu menyuarakan kepentingan nasional secara langsung di Washington,” tegas Amelia.

Kekosongan ini juga, jelasnya, disebut berpotensi menghambat berbagai agenda strategis, termasuk penguatan kerja sama militer, perdagangan teknologi tinggi, serta diplomasi kemanusiaan. “Kita bicara tentang isu besar seperti relokasi kemanusiaan dari Gaza, kerja sama pertahanan, atau perlindungan WNI di AS. Semua itu butuh kehadiran duta besar yang aktif dan kredibel,” imbuhnya.

Ia pun menyampaikan, Komisi I DPR RI akan membahas isu ini dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Luar Negeri pada 28 April mendatang. Agenda ini, terangnya, menggali penyebab tertundanya penunjukan dubes dan mendorong penyelesaian segera. “Ini sudah dua tahun kosong, dan tidak ada alasan yang cukup kuat untuk membiarkannya berlarut. Kami akan minta klarifikasi langsung dari Menlu,” ujar Amelia.

Sebagai negara dengan politik luar negeri bebas aktif, Politisi Fraksi Partai NasDem itu menekankan Indonesia perlu memastikan keterwakilan diplomatik yang maksimal di negara-negara strategis, terutama di era geopolitik yang makin tidak menentu. Dalam konteks inilah, pungkasnya, penunjukan duta besar bukan sekadar formalitas birokrasi, tetapi langkah krusial untuk menjaga posisi Indonesia sebagai pemain yang diperhitungkan di panggung global. (um/aha)